RADAR MADURA, BANGKALAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan belum bisa memutuskan dan melaksanakan kebijakan strategis. Pasalnya, organisasi perangkat daerah (OPD) ini hingga saat ini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt). Itu terjadi sejak ditinggalkan Mohni yang kini maju sebagai calon wakil bupati (cawabup).

Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh berencana untuk mengisi dengan pejabat definitif. Indra mengaku, untuk dinas pendidikan (disdik) sendiri nanti akan diserahkan ke panitia seleksi (pansel). Dia juga menegaskan bahwa semua instansi yang kini masih kosong bakal diisi.

Pengisian jabatan definitif itu agar roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Bangkalan tidak terganggu. ”Yang kosong harus diisi pejabat definitif. Karena itu penting untuk jalannya roda pemerintahan,” kata dia.

OPD lain juga harus diusulkan untuk diisi pejabat definitif. Seperti di satuan polisi pamong praja (satpol PP) serta dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PRKP). ”Sekarang kan masih diisi Plt semua. Kewenangannya tentu terbatas. Makanya, harus secepatnya diisi,” ucapnya.

Namun, pihaknya harus berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terlebih dahulu. Apabila pengisian jabatan itu disetujui harus segera diproses. ”Kami konsultasi dulu ke Kemendagri. Seperti apa petunjuknya, ya jalankan,” terangnya.

Kepala Baperwil Pamekasan itu menyebutkan, untuk jabatan sekelas eselon II atau jabatan kepala dinas tidak sembarang dan asal pilih. Orang yang akan menjabat itu harus memenuhi kriteria. Yakni berintegritas, memiliki kemampuan, dan memenuhi persyaratan.

”Itu yang paling penting. Tidak ada ini itu (pelicin, Red) soal mau jadi kepala dinas. Semua nantinya harus melalui proses,” paparnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron mengatakan, pengisian jabatan sejumlah OPD di lingkungan pemkab tetap menunggu perintah bupati. Pihaknya juga harus koordinasi dengan Kemendagri terkait proses seleksi nantinya. ”Sampai sekarang belum ada perintah. Tapi, pada saatnya nanti pasti diproses,” terangnya.

Sebelumnya, surat perintah Plt kepala Disdik Bangkalan janggal. Sebab, terjadi pergantian pejabat hingga dua kali. Pada 13 Februari, mantan Bupati Muh. Makmun Ibnu Fuad menunjuk Kepala BKPSDA Bangkalan Moh. Gufron sebagai Plt Kepala Disdik. Dia diangkat dengan surat perintah pelaksana tugas nomor 821.2/172/433.202/201.

Namun, pada 26 Februari menunjuk Sekretaris Disdik Bambang Budi Mustika dengan nomor 821.2/50/433.202/2018 sebagai Plt Kadisdik yang baru. BKPSDA tidak mengakui nomor register 50. Surat bernomor register 172 itu memang dari BKPSDA. (daf/luq/bas)

By |2018-11-26T06:47:26+00:00June 14th, 2018|Uncategorized|

Leave A Comment